Berita

Sosialisasi Pupuk Bersubsidi Kepada Stake Holder Kerjasama DPPKP Kabupaten Bantul dengan PT Petrokimia Gresik dan Kodim

Kamis Legi, 11 April 2019 11:04 WIB 49

foto
Sosialisasi Pupuk Bersubsidi bertempat di Ruang Rapat Pari DPPKP Kabupaten Bantul (Foto : Crisna, Taufik)

         Dinas Pertanian Pangan Kelautan dan Perikanan (DPPKP) Kabupaten Bantul bekerjasama dengan PT Petrokimia Gresik dan Kodim 0729/ Bantul mengadakan Sosialisasi Pupuk Bersubsidi kepada stake holder pada Selasa (9/04/2019) bertempat di Ruang Rapat Pari DPPKP Kabupaten Bantul. Pertemuan tersebut dihadiri Kepala DPPKP Kabupaten Bantul, Dandim 0729/ Bantul, Dewan Komisaris PT Petrokimia Gresik, Manager Promcansar dan Manager Penjualan Retail 1 PT Petrokimia Gresik, Danramil, Babinsa se-Kabupaten Bantul, Kepala Bidang TPHBun, Kasi Perbenihan dan Perlindungan, Kasi Produksi, Kasi Pengolahan dan Pemasaran, PPL Kabupaten Bantul dan Perwakilan Gapoktan Kab. Bantul.

        Kepala DPPKP Ir. Pulung Haryadi, M. Sc., dalam sambutan beliau menyampaikan  bahwa Sosialisasi Pupuk Bersubsidi dan pupuk berimbang juga berkaitan dengan LTT (Luas Tambah Tanam). Dinas pertanian dan Dandim selalu diminta target setiap waktu baik laporan maupun luasannya. Untuk itu perlu upaya strategis antara penyuluh, babinsa, koramil , kecamatan dan gapoktan. Harapannya target LTT bisa tercapai seluas 3681 Ha. Upaya yang perlu dilakukan adalah setelah panen segera melakukan olah tanah serta optimalisasi peralatan mesin (kelompok minimal telah mempunyai traktor). Pada periode 2011-2019 di Kabupaten Bantul belum pernah terjadi kelangkaan pupuk. Untuk itu kedepan konsistensi ketersediaan pupuk, baik pupuk bersubsidi maupun pupuk non subsidi yang merupakan kewajiban pemerintah terhadap petani, perlu terus dipertahankan dan ditingkatkan.

        Komandan Kodim 0729 Letkol Kaveleri Karsidi, S.Sos.M.I.Pol. menyampaikan bahwa dengan adanya alokasi anggaran dari pemerintah terkait dengan bantuan pupuk bersubsidi kepada petani. Diharapkan di lapangan secara teknis bisa mengoptimalkan pemanfaatan pupuk bersubsidi tersebut. Hal ini untuk menghindari adanya suatu penyalahgunaan subsidi pupuk. Semua pihak diharapkan mampu mengawal pendistribusian pupuk bersubsidi agar diterima petani yang memang berhak menerima. Terkait pencapian target LTT mari bersinergi antara aparat TNI, Dinas, Kecamatan, Gapoktan dan Penyuluh. Agar tujuan dan swasembada pangan bisa tercapai.

         Komisaris PT Petrokomia Gresik, Mahmud Narwindu mengungkapkan bahwa PT Petrokimia Gresik selalu siap  dan bersedia melakukan sosialisasi ke kodim terkait distribusi pupuk. Pendampingan dari Babinsa maupun Babinkamtibmas sebagai filter pertama sangat diharapkan. Apabila terdapat informasi bahwa ada petani yang tidak mendapatkan pupuk bersubsidi harus diklarifikasi kebenarannya. Perlu difasilitasi dan diteliti terlebih dahulu apakah sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan. Serta perlu dilihat terlebih dahulu jatah alokasi masih ada atau sudah habis. Jika sudah habis segera melapor ke PPL-Kec-Dinas. Agar segera bisa dilakukan realokasi.

          Keprihatinan yang terjadi setelah dilakukan “road show” di lapangan terdapat masalah pada Man Power dan lahan. Sebagian besar petani sawah telah berusia lanjut sehingga perlu  diperhitungkan masa depan pertanian kita. Sebagian lahan sudah mulai jenuh (pH rendah menyebabkan pemakaian pupuk berlebih). Rata-rata tingkat keasaman tanah dibawah standar yaitu pH dibawah 6,5. Untuk itu PT Petro Kimia memberikan fasilitas kepada petani dengan mobil uji tanah untuk mengecek pH tanah dan kandungan C organik, Kadar N,P,K di tanah.

          Manager Penjualan Retail 1 PT Petrokimia Gresik, Junianto menjelaskan bahwa berdasarkan Permentan 47 Tahun 2018 pupuk bersubsidi adalah barang dalam pengawasan yang pengadaan dan penyalurannya mendapatkan subsidi dari pemerintah untuk kebutuhan petani di sektor pertanian. Pupuk bersubsidi diperuntukan bagi Petani yang tergabung dalam Kelompok Tani; sudah menyusun Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK); Petani sub sektor tanaman pangan, perkebunan, hortikultura, dan/atau peternakan dengan luasan maksimal 2 (dua) hektar setiap musim tanam; Petani sub sektor perikanan budidaya dengan luasan maksimal 1 (satu) hektar setiap musim tanam.

           Harapannya dengan adanya sosialisasi ini stake holder lebih memahami regulasi pupuk bersubsidi dan mampu mengawal pendistribusian pupuk bersubsidi agar diterima petani yang  berhak menerima. (D/N).