Berita

Koperasi Inka Bantul VII Projo Mino Hadiri Seminar Rancangan Policy Paper Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat I Angkatan XXXIX Tahun 2018

Rabu Legi, 25 Juli 2018 10:12 WIB 137

foto
Fakhrudin Al Rozi Memaparkan Kegiatan Kewirausahaan Sosial di Koperasi (foto : Dokumentasi Panitia Latpim I XXXIX)

Pada Tanggal 19 Juli 2018 Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia menyelenggarakan Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat I Angkatan XXXIX yang diikuti oleh 30 (tiga puluh) orang pejabat yang telah atau akan menduduki jabatan pimpinan tinggi madya (eselon I). Salah satu produk pembelajaran Pelatihan Kepemimpinan Nasional tersebut adalah telaah terhadap isu strategis nasional (policy brief) yang akan disampaikan kepada Bapak Presiden Republik Indonesia. Hadir sebagai salah satu narasumber adalah Koperasi Nelayan Inka Bantul VII Projo Mino yang salah satu kegiatannya melakukan kegiatan pelatihan sumberdaya manusia bidang kelautan dan perikanan, baik melalui kegiatan magang mandiri di kapal perikanan > 30 GT atau melakukan pelatihan yang diadakan oleh Balai Pendidikan dan Pelatihan Perikanan Tegal.

Seminar dengan tema “Percepatan Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan Kelompok Marginal Melalui Penguatan Peran Social Preneur” tersebut menghadirkan 4 narasumber dari berbagai latar belakang berbeda, yakni Dr. Karjono, S.H., MH (Staf Ahli Menteri Hukum dan HAM Bidang Sosial), Nezzatullah Ramadhan (Yayasan Nara Kreatif), Goris Mustaqim (PT Semut Nusantara Consulting), dan Fakhrudin Al Rozi (Koperasi Inka Bantul VII Projo Mino). Latar belakang (policy issues) pengambilan tema tersebut adalah bahwa pembangunan pendidikan merupakan investasi penting dalam mendukung pembangunan manusia Indonesia.

Pembangunan pendidikan bukan hanya tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah, tetapi juga masyarakat luas. Undang-undang nomor 20 Tahun 2013 tentang Sistem Pendidikan Nasional menegaskan bahwa masyarakat berhak berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi pendidikan. Masyarakat juga berkewajiban memberikan dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan pendidikan. Untuk itu, mendorong peningkatan peran serta masyarakat secara luas termasuk lembaga-lembaga yang melakukan kegiatan sosial bidang pendidikan dengan pola pikir pebisnis atau entrepreneur (social entrepreneurship) adalah penting untuk meningkatkan akses layanan pendidikan yang berkualitas dan merata. Peran lembaga-lembaga social entrepreneurship dalam merespon masalah pendidikan adalah penting dan potensial. Lembaga ini cukup responsif, adaptif, dan inovatif dalam menjangkau masyarakat marjinal serta menyediakan layanan publik, termasuk pendidikan. (rozi)