Berita

Launching Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN) dan Penyerahan Dokumen Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) KM. Nelayan 10 GT di Pelabuhan Perikanan Sadeng Gunungkidul

Jumat Pahing, 6 Juli 2018 08:27 WIB 563

foto
Penyerahan Dokumen SIUP KM Nelayan 10 GT oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan DIY kepada Koperasi Inka Bantul VII Projo Mino (Dokumentasi : Fakhrudin Al Rozi)

Bertempat di kompleks Pelabuhan Perikanan Sadeng Gunungkidul pada hari Jumat, 8 Juni 2018 bulan lalu diadakan acara peresmian Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN). Seperti kita ketahui bersama, kebutuhan bahan bakar minyak khususnya solar di Pelabuhan Sadeng sangat tinggi, tetapi nelayan kebanyakan kesulitan memperoleh solar karena tidak tersedia di sana. Berbagai kapal dengan kapasitas 10 – 20 GT membutuhkan 200 – 300 liter solar dalam setiap kali melakukan kegiatan penangkapan ikan sehingga kebutuhan BBM dipastikan sangat tinggi. Kondisi tersebut yang melatarbelakangi kegiatan kemitraan usaha antara Dinas Kelautan dan Perikanan DIY dengan PT Fadika Nusantara Abadi melalui pendirian SPBN di Sadeng. Menurut Ketua Tim Operasional SPBN Sadeng, Darmadi, A.Pi., MM pendirian SPBN ini diharapkan menjadi solusi nelayan dalam memperoleh solar yang selama ini mereka membutuhkan waktu dan harus menempuh jarak yang tidak dekat.

Dalam kesempatan itu, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan DIY Ir. Bayu Sasongko Mukti, M.Si menuturkan bahwa pembangunan perikanan DIY mengacu kepada pembangunan tematik diantaranya dalam hal pembiayaan. Dalam hal pembangunan infrastruktur, pemerintah bisa menggandeng swasta seperti pada pembangunan SPBN ini dengan cara menggandeng PT Fadika Nusantara Abadi. Inovasi kegiatan ini diharapkan dapat memperkecil ketimpangan wilayah dan pendapatan dengan cara mengembangkan wilayah pantai selatan.

Selain acara launching SPBN, turut pula dilakukan penyerahan dokumen Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) kapal perikanan 10 GT yang dimiliki oleh Koperasi Inka Bantul VII Projo Mino. SIUP  adalah izin tertulis yang harus dimiliki perusahaan perikanan untuk melakukan usaha perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut. SIUP merupakan bagian tidak terpisahkan dari SIPI yakni izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan kegiatan penangkapan ikan. Penyerahan SIUP tersebut menjadi penting, sebab Kapal Perikanan 10 GT yang telah diserahkan kepada Koperasi sejak 23 Maret 2017 kemarin belum dilengkapi dengan dokumen perizinan sehingga belum bisa digunakan dalam kegiatan penangkapan ikan. (rozi)