Berita

Kemenko Kunjungi Koperasi Inka Bantul VII Projo Mino

Sabtu Pahing, 23 Desember 2017 15:51 WIB 279

foto
Rangkaian acara kunjungan dari Kemenko di Pelabuhan Sadeng (Foto : Fakhrudin Al Rozi)

Koperasi Inka Bantul VII Projo Mino merupakan Koperasi Serba Usaha yang mengusahakan kegiatan penangkapan ikan di lepas pantai di Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) 573, melakukan bongkar muat hasil kelautan di Pelabuhan Pantai Sadeng Gunungkidul DIY. Unit kapal perikanan yang dimiliki adalah KM. Nelayan berkapasitas 10 GT dan Inka Mina 42 GT.

Penentuan tempat usaha di Pantai Sadeng disebabkan di wilayah Kabupaten Bantul belum tersedia pelabuhan perikanan sehingga kegiatan usaha dipusatkan di pelabuhan yang terletak di ujung timur Gunungkidul.

Bertempat di Gedung Syahbandar Pelabuhan Perikanan (PPP) Sadeng Gunungkidul, pada tanggal 22 Desember 2017 kemarin Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro, Dr. Iskandar Simorangkir, SE, MA beserta Asisten Deputi Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, A. Heri Susanto berdiskusi dengan Koperasi Inka Bantul VII Projo Mino, perwakilan nelayan dari Bantul dan dari Gunungkidul.

Kunjungan ini terasa sangat spesial karena Kemenko Perekonomian sedang mencari masukan mengenai skema akses modal khusus sektor Kelautan dan Perikanan. Perlu kita ketahui, masalah keterbatasan modal seringkali menghambat usaha mina bisnis berkembang. Hasil penelitian Bank Indonesia pada Tahun 2016 menyatakan bahwa angka literasi keuangan masyarakat nelayan dan pesisir baru mencapai 25 – 32% (rata – rata nasional sudah mencapai 36%). Lebih jauh lagi, nelayan yang telah memiliki akses pada bank dan lembaga keuangan hanya berkisar 7 – 10% saja karena pihak perbankan ataupun lembaga keuangan lainnya beranggapan sektor kelautan dan perikanan memiliki risiko tinggi (high risk sector).

Sesuai dengan amanat dalam Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang Komite Kebijakan Pembiayaan bagi usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sebagai Komite Kebijakan bagi UMKM berkewajiban untuk melaksanakan Monitoring dan Evaluasi pengembangan Program Kredit Usaha Rakyat (KUR). Menurut Keppres ini, dalam melaksanakan tugasnya Komite Kebijakan berkoordinasi dengan Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan dapat melibatkan dan bekerjasama dengan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah, serta pihak lain yang dianggap perlu.

Pada sesi diskusi yang berlangsung sampai jam 14.30WIB tersebut, Bapak Deputi banyak menanyakan mengenai skim pembiayaan usaha yang selama dalam bidang perikanan tangkap yakni pada usaha Perahu Motor Tempel (PMT), Kapal Perikanan 10 – 20 GT, serta Kapal Perikanan > 30 GT. Diskusi berasa sangat hidup karena diantara peserta ada yang bercerita sudah akses kredit tetapi bunga yang dibayarkan tinggi, akibatnya usaha penangkapan ikan yang dilakukan stagnan. Beliaupun mengutarakan bahwa Kemenko Bidang Perekonomian sedang menggodog Kredit Usaha Rakyat (KUR) khusus usaha Kelautan dan Perikanan dengan bunga bersaing serta berbagai kemudahan, diantaranya dokumen kapal bisa dijadikan collateral. Tak pelak, statemen Bapak Deputi disambut tepuk tangan meriah oleh peserta karena selama ini nelayan mempunyai asset tinggi tetapi tidak bisa dijadikan agunan usaha.

Selain dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, acara ini turut dihadiri juga perwakilan dari Perum Jamkrindo, Dinas Kelautan dan Perikanan (Diskanla) DIY, Diperpautkan Bantul, Syahbandar Pantai Sadeng, PT Askrindo (Asuransi Kredit Indonesia), Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Bantul, Kelompok Nelayan Pantai Sadeng, serta BRI unit Karangawen Gunungkidul.

Selesai acara diskusi, dilanjutkan dengan kunjungan lapangan melihat aktivitas nelayan di pelabuhan, baik perahu motor tempel (PMT), kapal 10-20 GT ataupun kapal > 30 GT. Melihat potensi sektor maritim yang ada di DIY, Bapak Deputi berharap Koperasi atau Kelompok Perikanan yang ada dapat mengambil kesempatan tersebut karena sektor ini terbukti bisa mengangkat martabat masyarakat yang tergabung dalam mata rantai tata – niaganya. Pengembangan usaha ke depan, Bapak Deputi juga berharap skema KUR ini mampu mengentaskan nelayan dari jeratan rentenir serta nelayan mampu berdaulat mengelola hasil tangkapannya dengan baik. (rozi)