Berita

Sertifikasi Lahan Minimalisir Alih Fungsi Lahan

Senin Wage, 5 Juli 2010 09:46 WIB 3008

Selama ini tingkat produksi pangan sudah cenderung berkurang akibat laju alih fungsi lahan sawah. Dampak lebih lanjut dari alih fungsi lahan ke non pertanian akan mengancam persediaan bahan pangan di wilayah Bantul. Hampir setengah dari luas wilayah Kabupaten Bantul merupakan kawasan budidaya pertanian dengan tingkat kesuburan yang cukup tinggi dengan didukung irigasi teknis pada sebagian besar areal persawahan yang ada. Proporsi penggunaan lahan tahun 2009 menurut data BPN Kabupaten Bantul (2010), meliputi kebun campur seluas 16.602,4557 ha (32,76 %), sawah seluas 16.046,22 ha (31,66 %), tegalan seluas 6.637,39 ha (13,10 %), kampung seluas 3.810,78 ha (7,52 %), hutan seluas 1.385,00 ha (2,73 %), tanah tandus seluas 573,00 ha (1,13%), dan lain-lain penggunaan lahan seluas 5.630,21 ha (11,11 %). Angka laju alih fungsi lahan di Bantul berkisar 20 hektar per tahun. Di Kecamatan Sewon sendiri alih fungsi lahan untuk pembangunan perumahan menurut Badan Pusat Statistik (BPS) Bantul mencapai 5% per tahun. Lahan-lahan yang tersebar di Desa Bangunharjo dan Panggungharjo mayoritas digunakan untuk perumahan dan gedung perkantoran. Dua desa tersebut merupakan wilayah padat penduduk dan berbatasan dengan Kota Jogja. Kecamatan lain paling sering terjadi penyempitan lahan sawah adalah di Kecamatan Banguntapan, Kasihan dan Kecamatan Bantul. Salah satu alternatif solusi dari permasalahan ini adalah sertifikasi lahan. Lahan pertanian yang diserifikasi harus memenuhi persyaratan minimal selama 5 tahun tidak boleh dialihfungsikan ke non pertanian. Dengan proses sertifikasi kurang lebih memakan waktu 7 bulan, keuntungan yang diperoleh petani dari sertifikasi lahan adalah status kepemilikan tanah yang menjadi kuat dan legal, selain itu sertifikat juga dapat dipergunakan sebagai agunan pinjaman modal usaha di bank. Selama tahun 2009 sertifikasi tanah yang dilaksanakan Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bantul diantaranya Kelompok Tani (KT) Plesan, Tirtomulyo, Kretek sebanyak 50 bidang; KT Kwaru, Poncosari, Srandakan sebanyak 50 bidang; KT Ngentak, Sumberagung, Jetis sebanyak 65 bidang; KT Njayan, Kebonagung, Imogiri sebanyak 59 bidang; KT Kajor Kulon, Selopamioro, Imogiri sebanyak 52 bidang; dan KT Kajor Wetan, Selopamioro, Imogiri sebanyak 53 bidang. Sertifikasi ini didanai dana APBN dari Dirjen Pengelolaan Lahan dan Air melalui Dipertahut. Sertifikasi untuk kelompok tani di atas merupakan bentuk penghargaan dari dinas atas keberhasilan kelompok dalam kegiatan pertanian. Seperti contohnya KT Kwaru atas keberhasilan pengembangan kawasan hortikultura, KT Ngentak atas produksi padi yang memuaskan, atau KT Njayan atas prestasinya dalam bidang pertanian organik. (desHi)