Berita

Penyerahan Sertifikat Tanah Lahan Tembakau Oleh Bapak Bupati Bantul Di Desa Selopamioro Imogiri Bantul

Rabu Legi, 28 September 2016 11:25 WIB 3170

foto
Bapak Bupati Bantul Drs. H. Harsono bersama Bapak Plt. Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bantul Ir. Pulung Haryadi, M.Sc, Kepala Badan Pertanahan Nasional Wilayah Bantul, dan para petani yang mendapatkan sertifikat lahan tembakau tahun 2016. (Taufik)

Dalam rangka menekan laju Alih Fungsi lahan Pertanian ke Non Pertanian, Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bantul melaksanakan kegiatan Sertifikasi lahan Petani Tembakau dari Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2016. Kegiatan Sertifikasi Lahan Petani Tembakau diawali dengan kegiatan Pra Sertifikasi Lahan dengan output data CPCL dalam setiap tahun ada 100 Bidang lahan. Kemudian ditahun berikutnya dianggarkan kegiatan Sertifikasi lahan. Total dari 3 kali kegiatan sertifikasi lahan ini sejumlah 300 Bidang.

Kegiatan Pra Sertifikasi dan Sertifikasi Lahan Petani Tembakau dilaksanakan di Desa Selopamioro Imogiri yang merupakan sentra Tembakau. Tembakau Varietas Siluk merupakan tembakau asli Bantul (Siluk Selopamioro Imogiri Bantul) yang sudah didaftarkan di Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian, Kementerian Pertanian Tahun 2014. Varietas Lokal Nomor : 117/PVL/2014 tanggal 24 Maret 2014.

Kegiatan Sertifikasi Lahan Petani tembakau dilaksanakan oleh TIM POKJA SERTIPIKASI LAHAN yang meliputi dari BPN Bantul, Dipertahut Bantul, Camat Imogiri, Desa Selopamioro Imogiri, dan Dukuh-Dukuh.

Penyerahan Sertifikat Lahan Petani Tembakau tahun 2015 dari target 100 Bidang diserahkan ke Petani Desa Selopamioro Kecamatan Imogiri sejumlah 92 Bidang oleh Bapak Bupati Bantul Drs. H. SUHARSONO. Kekurangan 8 Bidang akan diserahkan bulan Oktober 2016. Acara ini dihadiri dari BPN, Dipertahut, DPPKAD, Kantor Humas, Bag. Protokol, Camat Imogiri, Muspika, Lurah Desa Selopmioro Imogiri, petani Desa Selopamioro.

Dengan adanya kegiatan sertifikasi lahan tembakau ini diharapkan dapat menekan laju alih fungsi lahan dari pertanian ke lahan non pertanian. Adanya kesepakatan petani untuk tidak akan mengalihfungsikan lahannya tersebut yang tertuang dalam berita acara pernyataan, minimal dalam jangka waktu 10 tahun. (TauP)