Berita

Koordinasi Penerbitan Dokumen SKAU Kabupaten Bantul

Rabu Pahing, 19 November 2014 12:41 WIB 3757

foto

Dalam rangka mendorong bergeraknya sektor Kehutanan dengan dukungan ekonomi rakyat, perlu pengakuan, perlindungan dan tertib peredaran hasil hutan dari hutan hak atau lahan masyarakat, untuk itu pemerintah telah melakukan deregulasi peraturan tentang Tata Usaha Kayu Rakyat, sehingga diharapkan masyarakat akan lebih mudah dan dilindungi privatisasinya dalam memiliki, mengangkut dan memperniagakan kayu rakyat. Dengan demikian masyarakat yang memiliki lahan akan lebih tertarik untuk berinvestasi disektor kehutanan dengan menanam pohon penghasil kayu rakyat.

 

Surat keterangan Asal Usul atau SKAU merupakan dokumen angkutan yang merupakan surat keterangan yang menyatakan penguasaan, kepemilikan dan sekaligus sebagai bukti legalitas pengangkutan hasil hutan hak (kayu bulat dan kayu olahan rakyat). Surat ini diterbitkan oleh pejabat penerbit SKAU. Pejabat penerbit SKAU harus memiliki sertifikat mengikuti pelatihan pengukuran dan pengenalan jenis kayu rakyat yang diterbitkan oleh Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi Wilayah VIII Surabaya, Ditjen Bina Usaha Kehutanan, Kementerian Kehutanan. Penerbit SKAU dari desa adalah kepala desa/lurah atau perangkay desa/kelurahan yang telah mengikuti pembekalan pengukuran dan pengenalan jenis kayu yang diangkat dan ditetapkan oleh Kepala Dinas Kabupaten/kota atas nama Bupati/walikota untuk menerbitkan SKAU

 

Dipimpin oleh kepala seksi Tata Usaha dan Pengamanan Hasil Hutan, Ir. Totok Teguh Santosa, MMA, Selasa (18/11) lalu dilaksanakan koordinasi di aula Dipertahut berkaitan dengan penerbitan dokumen SKAU kayu hak / kayu rakyat. Rapat koordinasi ini mengundang  19 pejabat penerbit SKAU desa di 12 kecamatan yaitu Sedayu, Pajangan, Imogiri, Dlingo, Pleret, Piyungan, Kasihan, Sewon, Banguntapan, Pandak, Jetis dan Pundong. Sejak berlakunya Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia nomor P.30/Menhut.II/12 tanggal 17 Juli 2012 tentang penatausahaan hasil hutan yang erasal dari hutan hak, kewenangan pejabat penerbit SKAU yang dulunya berada di dinas yang mengampu bidang kehutanan dalam hal ini Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bantul dilimpahkan ke desa.

 

Rapat koordinasi ini membahas tentang revisi SK Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bantul tentang pejabat penerbit SKAU di kabupaten Bantul. Selain itu sesuai pasal 18 ayat (1) P.30/Menhut.II/12 yang menyatakan penerbit SKAU setiap tiga bulan menyampaikan laporan produksi hasil hutan hak dan rekapitulasi penerbitan SKAU kepada Kepala Dinas Kabupaten/kota, pejabat penerbit SKAU diminta untuk mengumpulkan laporan rekapitulasi penerbitan SKAU tahun 2014. (deSh)