Berita

Prosedur/Syarat Pengajuan Nomor Kontrol Veteriner (NKV)

Jumat Legi, 6 Juni 2014 09:40 WIB 19754

Keamanan pangan merupakan salah satu isu dalam pasar global. Karena peningkatan pendapatan dan pendidikan konsumen dewasa ini menjadikan tuntutan produk pangan yang aman dan berkualitas. Jaminan keamanan pangan diperlukan untuk memenangkan persaingan dalam pasar bebas. Di Indonesia hak konsumen tentang keamanan pangan dilindungi dengan UU No.7/1996 tentang Pangan dan UU No.8/1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pengawasan keamanan pangan asal hewan sendiri diamanatkan dalam UU No.18 tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan dan PP No.22/1982 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner. Menyajikan produk pangan asal hewan yang ASUH (Aman, Utuh, Sehat dan Halal) merupakan tujuan utama yang harus dipenuhi. Sertifikat Kontrol Veteriner Unit Usaha Pangan Asal Hewan (NKV) merupakan salah satu jaminan untuk penyediaan produk asal hewan yang ASUH. Sertifikasi NKV merupakan kegiatan penilaian pemenuhan persyaratan kelayakan dasar sistem jaminan keamanan pangan dalam aspek higiene-sanitasi pada unit usaha pangan asal hewan yang diterbitkan oleh instansi berwenang di bidang KESMAVET Sasaran Sertifikasi NKV adalah : 1. Memberi jaminan dan perlindungan kepada masyarakat bahwa pangan asal hewan yang dibeli/dikonsumsi adalah ASUH dan berasal dari sarana usaha yang telah memenuhi persyaratan kesmavet yang diawasi pemerintah. 2. Mendukung terwujudnya kesehatan dan ketentraman batin masyarakat. 3. Meningkatkan daya saing produk pangan hewan Indonesia di pasar internasional. Unit usaha pangan asal hewan yang wajib memiliki NKV meliputi : a. Rumah Pemotongan Hewan (RPH), Rumah Pemotongan Unggas (RPU) b. Rumah Pemotongan Babi c. Usaha budidaya unggas petelur d. Usaha pemasukan, usaha pengeluaran, seperti pelaku usaha yang mengelola gudang pendingin (cold storage) dan toko/kios daging (meat shop); pelaku usaha yang mengelola unit pendingin susu (milk cooling centre) dan gudang pendingin susu; serta pelaku usaha yang mengemas dan melabel telur e. Usaha distribusi f. Usaha ritel dan atau g. Usaha pengolahan pangan asal hewan Ruang lingkup NKV mencakup kelengkapan sarana serta cara-cara produksi yang baik dari sejak ternak masuk ke Unit Pangan Asal Hewan seperti : - Lokasi dan lingkungan - Sarana - Bangunan dan tata letak - Peralatan - Suplay air - Higiene karyawan dan perusahaan - Kendaraan pengangkut daging/produk akhir - Ruang/sarana penyimpanan produk - Pengemasan - Pengendalian hama Persyaratan untuk memperoleh NKV meliputi persyaratan administrasi dan persyaratan teknis Persyaratan administrasi : a. memiliki Kartu Tanda Penduduk/Akte Pendirian b. memiliki Surat Keterangan Domisili c. memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) d. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) e. memiliki Surat Izin HO (Hinder Ordonantie) f. Rekomendasi dari kabupaten/kota Persyaratan Teknis : a. memiliki dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL)/Upaya Pengendalian Lingkungan (UPL), yang khusus dipersyaratkan bagi unit usaha RPH, RPU dan Unit Pengolahan Pangan Asal Hewan b. memiliki bangunan, sarana dan prasarana usaha yang memenuhi persyaratan teknis higiene-sanitasi c. memiliki tenaga kerja teknis dan atau penanggung jawab teknis yang mempunyai keahlian/keterampilan di bidang Kesehatan Masyarakat Veteriner d. menerapkan proses penanganan dan atau pengolahan yang higienis (Good Hygienic Practices) e. menerapkan cara budidaya unggas petelur yang baik(Good Farming Practices) Masa berlaku NKV NKV berlaku selama tidak ditemukan adanya penyimpangan, sehingga terus dilakukan (monitoring dan surveilans. Monitoring dilakukan minimal 1 kali setiap tahun oleh tim inspector daerah dengan konsekuensi dapat diperpanjang, diperpanjang dengan catatan atau dicabut. Sedangkan surveilans dan verifikasi dilaksanakan sewaktu-waktu oleh Tim Inspektor Pusat apabila terjadi penyimpangan atau adanya hal khusus, misalnya pra-audit dalam rangka audit oleh inspektor negara pengimpor dengan konsekuensi yang sama.